Jakarta –
Mayoritas pengurus provinsi Persatuan Tenis Lapangan Seluruh Indonesia (Pengprov Pelti) menggelar rapat di Jakarta, Kamis (17/11) malam WIB, untuk memprotes Dewan Pusat (PP) Pelti.
Pasalnya, banyak aturan yang dilanggar jelang Musyawarah Nasional (Munas) PP Pelti pada 18-21 November. Para pejabat daerah yang berjumlah lebih dari 20 orang tersebut menjelaskan, ada dua hal yang menjadi fokus pembahasan dalam rapatnya dan kemudian keberatan dengan PP Pelti tersebut.
Pertama, PP Pelti dianggap main-main dengan membatalkan surat SK perpanjangan kepengurusan Pengprov Aceh Pelti empat hari sebelum Musyawarah Nasional.
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
“Yang kedua soal aturan organisasi (PO) yang dibuat tanpa melibatkan seluruh Pemprov Pelti. Ketiga, pembentukan tim seleksi dan penyaringan pimpinan umum Pelti tidak mandiri dan ada efek nepotisme. proses seleksi calon pimpinan pusat tidak transparan dan terbuka,” jelasnya. Juru bicara Pelti Provinsi yang keberatan dengan PP Pelti, Achmad Puaddi.
Menurut para pengurus daerah, terdapat konflik jika mengacu pada AD/ART Pelti Bab V pasal 31 butir 2. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa Pengurus Pelti Pusat harus menyiapkan Musyawarah Nasional paling lambat satu bulan sebelum Musyawarah Nasional. Bahan konferensi secara tertulis dan menyerahkannya kepada semua pengurus daerah.
“Sedangkan draf peraturan Munas baru ditandatangani pada 11 November 2022 dan diserahkan pada 13 November 2022 ke Pengurus Daerah Pelti melalui WA/Email, padahal Musyawarah Nasional dilaksanakan pada 18-21 November,” ujarnya.
Foto PP Pelti : dok. PP Pelti
Ada juga persoalan kejanggalan perubahan mandat Munas Pelti. Amanat tersebut harus ditandatangani oleh Ketua dan Sekjen Pengprov Pelti, setelah itu hanya dapat diubah oleh Ketua Pengprov Pelti.
“Nanti ketika ada keberatan, tidak ada tindak lanjut atau tanggapan terkait bantahan beberapa Pemprov Pelti terkait Surat Keputusan PP Pelti Nomor 63 Tahun 2022 tentang Peraturan Organisasi (PO) Pemilihan dan Penapisan Pimpinan PP. Pelti periode 2022-2027, 2 September,” ujar pria yang juga Ketua Provos Pelti NTB itu.
Achmad Puaddi meminta PP Pelti tidak hanya bermain melawan aturan jelang Munas untuk kepentingan sesaat dan mempertahankan kekuasaan. Tindakan PP Pelti dinilai tidak etis dan melanggar aturan sendiri serta menjadi contoh buruk bagi PP Pelti ke depan.
“Kalau dipahami ada calon yang ingin menang dan ingin berprestasi, tapi ini tidak bisa di luar aturan. Keberatan ini kami sampaikan kepada PP Pelti. Jangan memberikan edukasi atau contoh yang tidak tepat dikalangan Pengprov. Jangan sampai PP Pelti melakukan ini, provinsi akan mengikuti dan ini tidak buruk bagi Pemprov,” ujarnya.
Simak video “Prabowo untuk Kader PKB: Deklarasi Sederhana, Yang Penting Kita Menang”
[Gambas:Video 20detik]
(lari/yna)