Bidang –
Wacana pembangunan alun-alun di Lembah Anai menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat. Kadispar Sumbar menjelaskan, yang dimaksud dengan plaza di sini bukanlah pusat perbelanjaan atau tempat belanja, melainkan pelataran atau alun-alun.
Lebih jauh menjelaskan gagasan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata Sumbar, Luhur Budianda memaparkan Project Plan yang akan menjadi solusi dalam upaya optimalisasi potensi wisata Air Terjun Lembah Anai.
“Jadi nanti kami coba rencanakan untuk membuat jalur opsional menuju air terjun, sehingga bisa dibangun plaza yang bisa menjadi tempat wisata tanpa mengganggu bangunan yang ada. Kami akan menggali gorong-gorong air terjun untuk mengatasi luapan air. air terjun, tanpa meninggalkan nilai apapun. estetika,” kata Budi.
IKLAN
GULIR UNTUK LANJUTKAN KONTEN
Foto Air Terjun Lembah Anai: (Randy/detikTravel)
dihubungi detikcom, Kamis (1/12/2022) Budi mengungkapkan, plaza yang dimaksud di sini bukanlah pusat perbelanjaan atau pusat perbelanjaan. Tapi lebih seperti kotak lebar atau bujur sangkar.
“Plaza di sini bukan pusat perbelanjaan, lebih tepatnya penataan air terjun Lembah Anai. Kalau melihat situasi saat ini, sering terjadi banjir, macet, dan kecelakaan. Sekarang perlu kita benahi, kita coba menata kawasan ,” kata Budi.
“Jadi ini wacana yang kita keluarkan kemarin agar kita bisa menata air terjun. Sudah berapa lama kawasan ini cukup ramai, padat dan tidak terkelola dengan baik. Makanya perlu kita tingkatkan,” ujarnya lagi.
Rencana rekonstruksi kawasan Lembah Anai Foto: (Syanti Mustika/detikcom)
Budi juga menjelaskan, pembangunan alun-alun atau alun-alun ini merupakan bagian dari penataan kawasan Wisata Lembah Anai. Perlu kajian dan diskusi panjang untuk pengembangan di sini.
“Sekarang turis susah ke air terjunnya, susah karena di pinggir jalan. Sekarang jalan kita pindah ke lokasi yang akan kita kembangkan. Jadi jangan salah paham. Tujuannya agar wisatawan lebih nyaman, ada spot foto dan tempat yang lega, dan ini proses yang panjang karena melibatkan banyak pemegang saham,” ujarnya.
“Ini proses yang panjang, tentunya perlu ada masterplan karena banyak pemegang saham yang terlibat. Pertama, karena berada di wilayah Tanah Datar dan sedang disiapkan masterplan untuk Tanah Datar. Setelah masterplan dibuat siap, Pemprov Sumbar akan ‘ramai” bersama BKSDA, Badan Jalan Nasional, PT KAI, DLKH akan terlibat dan pihak lainnya,” kata Budi.
Soal waktu pelaksanaan, Budi mengatakan tergantung masterplan nanti. Proses ini akan memakan waktu lama dan melibatkan banyak pihak.
“Tentunya kita lihat dulu master plan dari Tanah Datar itu titik awal baru kita mulai memasukkan kebijakan dan kajian. Ini baru pembahasan awal,” kata Budi.
Simak Video “Menikmati Kelezatan Pical Sikai di Bukittinggi Sumatera Barat”
[Gambas:Video 20detik]
(sim/fem)